Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN KORUPSI FAKULTAS HUKUM UM SUMATERA BARAT
blog-img-10

Dekonstruksi Keterwakilan Perempuan

  • 20 Feb 2024
  • Dewan Redaksi Teropong LuHak

Opini Oleh: Yasrul Anuar Mahasiswa Fakultas Hukum UM Sumatera Barat/ Pegiat Lingkar Feminis Sumatera Barat   Fakta menunjukan, perempuan masih ditempatkan pada “kasta kedua” dikancah…

Selengkapnya
blog-img-10

Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung)

  • 05 Feb 2024
  • Dewan Redaksi Teropong LuHak

Artikel Jurnal Oleh: Raju Moh Hazmi Persyaratan khusus remisi narapidana korupsi telah 6 (enam kali) diuji materil ke Mahkamah Agung (MA) karena dinilai diskriminatif. Realitas putusan menunjukan terjadi…

Selengkapnya
blog-img-10

CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UM SUMBAR SUARAKAN AKSI DAMAI KAWAL PEMILU BERSIH ANTI POLITIK UANG

  • 05 Feb 2024
  • Dewan Redaksi Teropong LuHak

Siaran Pers   Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi Fakultas Hukum UMSB CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UM SUMBAR SUARAKAN AKSI DAMAI KAWAL PEMILU BERSIH ANTI POLITIK UANG   Bukittinggi, 1 Februari…

Selengkapnya
blog-img-10

Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHaK) Fakultas Hukum UM Sumbar Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Nasional Antisipasi Pelanggaran serta Kecurangan Pemilu 2024

  • 29 Jan 2024
  • Dewan Redaksi Teropong LuHak

Bukittinggi, 29 Januari 2024 - Lembaga Kajian Hukum dan Anti Korupsi (LuHak) Fakultas Hukum UM Sumbar bekerjasama dengan Perludem, Pusako FH Unand, dan Yayasan Dewi Keadilan melaksanakan kegiatan pelatihan…

Selengkapnya
blog-img-10

UTAK ATIK PARADIGMA EMPIRISME

  • 26 Dec 2023
  • Dewan Redaksi Teropong LuHak

Oleh : Raju Moh Hazmi Direktur LuHak FH UM Sumbar. Sejak infiltrasi secara masif gerakan positivisme ke dalam dunia hukum, paradigma tentang hukum disandarkan pada tesis bahwa hukum adalah undang-undang…

Selengkapnya
blog-img-10

LuHak Fakultas Hukum UM Sumatera Barat Desak Pemerintah Tolak Revisi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

  • 20 Dec 2023
  • Dewan Redaksi Teropong LuHak

Lembaga Hukum dan Anti Korupsi (LuHak) Fakultas Hukum Universitas Muhahammadiyah (UM) Sumatera Barat menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa 6 tahun menjadi 9 tahun bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme…

Selengkapnya