Opini Oleh: Yasrul Anuar Mahasiswa Fakultas Hukum UM Sumatera Barat/ Pegiat Lingkar Feminis Sumatera Barat   Fakta menunjukan, perempuan masih ditempatkan pada “kasta kedua” dikancah…

Artikel Jurnal Oleh: Raju Moh Hazmi Persyaratan khusus remisi narapidana korupsi telah 6 (enam kali) diuji materil ke Mahkamah Agung (MA) karena dinilai diskriminatif. Realitas putusan menunjukan terjadi…

Siaran Pers   Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi Fakultas Hukum UMSB CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UM SUMBAR SUARAKAN AKSI DAMAI KAWAL PEMILU BERSIH ANTI POLITIK UANG   Bukittinggi, 1 Februari…

Bukittinggi, 29 Januari 2024 - Lembaga Kajian Hukum dan Anti Korupsi (LuHak) Fakultas Hukum UM Sumbar bekerjasama dengan Perludem, Pusako FH Unand, dan Yayasan Dewi Keadilan melaksanakan kegiatan pelatihan…

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat mengadakan pembekalan Program Kawal pemilu bersih yang di hadiri oleh Bawaslu Provinsi Sumbar, Dekan Fakultas dan Direktur Lembaga Kajian Hukum dan…

Oleh : Raju Moh Hazmi Direktur LuHak FH UM Sumbar. Sejak infiltrasi secara masif gerakan positivisme ke dalam dunia hukum, paradigma tentang hukum disandarkan pada tesis bahwa hukum adalah undang-undang…

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat launching"Program Kampus Merdeka Kawal Pemilu Bersih" pada hari Sabtu (16/12). Ide ini digagas oleh Lembaga kajian Hukum Dan Korupsi (Luhak), Fakultas…

Lembaga Hukum dan Anti Korupsi (LuHak) Fakultas Hukum Universitas Muhahammadiyah (UM) Sumatera Barat menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa 6 tahun menjadi 9 tahun bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme…